Tata Cara Mendirikan Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Pada dasarnya Badan Hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan Badan Hukum Indonesia yang berbentuk perseroan tersebut sepanjang Undang-Undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Prosedur pendirian Perseroan Terbatas dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 14.

Untuk menjadi Badan Hukum, Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan PT sebagaimana yang diatur dalam UUPT, yaitu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tata cara tersebut antara lain pengajuan dan pemeriksaan nama PT yang akan didirikan, pembuatan Anggaran Dasar, dan pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteri.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

  1. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.
  2. Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat sekurang-­kurangnya:
  1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahaan Badan Hukum dari pendiri perseroan.
  2. Nama lengkap tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
  3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan

Syarat-syarat mengajukan permohonan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas adalah:

  1. Membuat akta pendirian Perseroan Terbatas di hadapan notaris.
  2. Membuat atau mengurus NPWP pada kantor pajak setempat.
  3. Membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan tambahan berita negara (TBN).

Dalam prakteknya penandatanganan akte pendirian Perseroan Terbatas dilaksanakan terlebih dahulu oleh notaris yang bersangkutan dengan mengecek nama Perseroan Terbatas yang diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SISMINBAKUM, setelah dilakukan disetujui korektor barulah akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut dapat ditanda tangani oleh para penghadap dan Notaris.

Setelah akta pendirian Perseroan Terbatas selesai dibuat maka selanjutnya adalah mengajukan permohonan ke Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan, agar Perseroan Terbatas memperoleh status Badan Hukum. Dalam akta pendirian pada umumnya memuat anggaran dasar, yang mengatur hal-hal antara lain, pertama, nama perusahaan. Kedua, tujuan perusahaan. Ketiga, kegiatan usaha. Keempat, lokasi kantor pusat. Kelima, jumlah Direksi dan Komisaris. dan keenam, struktur permodalan.

Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama kuasanya atau Notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus mengajukan permohonan tertulis dalam melampirkan akta Pendirian Perseroan. Pengesahan diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan di terima terhitung sejak permohonan diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan harus diberitahukan kepada pengguna jasa SISMINBAKUM adalah Notaris, Konsultan Hukum, dan pihak lain yang telah memiliki kode password tertentu dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Selanjutnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.HT.01.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, dengan pertimbangan bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.837-KP.04.1 1 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam memberikan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia.

Adapun tata cara permohonan dan pengesahan akta pendirian Perseroan

Terbatas berstatus Badan Hukum adalah sebagai berikut:

  1. Permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan diajukan oleh Notaris kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
  2. Permohonan diajukan secara elektronik dengan mengisi format isian akta notaris (FIAN) model I model II, dan dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik dengan mengisi formulir isian yang disediakan.

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI atau Notaris yang ditunjuk wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta dokumen pendukung yang meliputi:

  1. Salinan akta pendirian Perseroan Terbatas atau salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas.
  2. Nomor pokok wajib pajak atas nama Perseroan Terbatas.
  3. Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian

perseroan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia dari kantor percetakan negara RI.

  1. Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
  2. Bukti setoran modal Perseroan Terbatas dari Bank. Dokumen fisik Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Perseroan Terbatas bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dalam berita negara RI dari kantor percetakan negara RI tidak berlaku bagi permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas yang tidak mengubah tempat kedudukan dan tidak meningkatkan modal perseroan.

 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI setelah jangka waktu 3 (tiga) hari atau paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pernyataan tidak keberatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerbitkan surat keputusan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak tanggal permohonan diterima