Memahami Gadai Syariah

Secara etimologi dalam bahasa Arab, kata ar-rahn berarti “tetap” dan “lestari”. Kata ar-rahn juga dinamai al-habsu artinya “penahanan”, seperti dikataka ni’matul rahinah, artinya “karunia yang tetap dan lestari”. Pengertian yang terkadung dalam istilah tersebut “menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.[1]

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas yang diterimanya. Barang yang ditahan tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bawah rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.[2]

Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima[3] sedang menururt Hasbi Ash Shiddieqy, rahn adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran sempurna darinya.[4]

Jadi, kesimpulannya bahwa rahn adalah menahan barang jaminan milik si peminjam (rahin), baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikannya tidak dapat membayar tepat waktunya.

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memennuhi rukun gadai

syariah. Rukun rahn tersebut antara lain:[5]

  1. Aqid, adalah piihak-pihak yang melakukan perjanjian (shigat). Aqid terdiri dari dua pihak yaitu: pertama, rahin (yang menggadaikan) yaitu orang yangtelah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Kedua, murtahin (yang menerima gadai), yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
  2. Marhun (barang yang digadaikan) yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
  3. Marhun bih (utang) yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran

Sighat (ijab dan kabul) yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

Dalam menjalankan transaksi rahn harus memenuhi syarat-syarat sebagaiberikut:

  1. Syarat aqid, baik rahin dan murtahin adalah harus ahli tabarru’ yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil, gila, bodoh, dan orang yang terpaksa. Serta tidak boleh seorang wali.
  2. Marhun bih (utang) syaratnya adalah jumlah atas marhun bih tersebut harus berdasarkan kesepakatan aqid.
  3. Marhun (barang) syaratnya adalah harus mendatangkan manfaat bagi murtahin dan bukan barang pinjaman. Shigat (ijab dan kabul) syaratnya adalah shigat tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain selain ijab dan kabul dan diam terlalu lama pada waktu transaksi. Serta tidak boleh terikat oleh waktu, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Singkatnya, biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sedikit dikenakannya

[1] H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar Grafika,

Medan, 2004, hlm. 139

[2] Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Pusaka Progressif, Surabaya, 2009, hlm. 542.

[3] 2 Ahmad Azhar Basyir, Riba, Utang-Piutang, dan Gadai, Al-Ma’arif, Bandung, 2005, hlm. 50

[4] Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Bulan Bintang, Jakarta, 2006, hlm. 86-87

[5]