Kartel dalam Persaingan Usaha

(Foto kbr)

Mendengar atau membaca kata kartel langsung timbul kesan negatif. Kartel adalah dua atau lebih pelaku usaha (perusahaan) yang melakukan suatu koordinasi perilaku/tindakan melalui suatu perjanjian untuk menutup persaingan di antara mereka di pasar yang bersangkutan.[1]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satu pengertian kartel adalah persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditas tertentu.

Black’s Law Dictionary mengemukakan bahwa kartel merupakan:

A combination of producers of any product joined together to control its production, sale, and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industry or comodity. Such exist primarily in Europe, being restricted in United States by antitrust laws. Also, on association by aggrement of companies or section’s of companies having common interest, designed to prevent extreme or unfair competition and allocate markets, and to promote the interchange of knowledge resulting from scientific and technical research, exchange of patent rights, and standarlization of products.”

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi Kedua yang disusun oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, cartel atau kartel diartikan sebagai bentuk kolusi atau persengkokolan antara suatu kelompok pemasok yang bertujuan untuk mencegah persaingan sesama mereka secara keseluruhan atau sebagian.[2]

Menurut Posner karakteristik kartel adalah jika hanya terdapat sedikit penjual dengan pembagian wilayah yang sangat tinggi. Semakin banyak pelaku usaha di pasar semakin sulit untuk terbentuknya kartel. Tidak ada barang substitusi; produk di pasar sifatnya homogen; dan adanya kolusi.[3]

Kartel menyatukan perilaku dan sikap dari para produsen atau pedagang, dengan maksud menciptakan situasi monopolistik, supaya bisa mengurangi atau meniadakan persaingan sama sekali. Kalau persaingan tidak ada atau kadarnya sangat berkurang, harga bisa ditentukan semaunya, atau melalui cara lain, laba dapat ditingkatkan. Supaya harga dengan laba yang tinggi dapat dipertahankan, kalau perlu pasokannya dibatasi. Semuanya dengan kesepakatan antar-produsen. Jadi jumlah produsen bisa banyak, dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Tetapi mereka bersepakat. Kesepakatan ini banyak sekali yang dilakukan secara diam-diam atau dengan gentleman’s agreement[4]. Maka sulit diketahui. Akan dirasakan bagi yang terkena.[5]

Jenis kartel yang paling umum terjadi di kalangan penjual adalah perjanjian penetapan harga, persekongkolan penawaran tender (bid rigging), perjanjian pembagian wilayah (pasar) atau pelanggan, dan perjanjian pembatasan output. Sedangkan yang paling sering terjadi di kalangan pembeli adalah perjanjian penetapan harga, perjanjian alokasi dan bid rigging.[6]

Dapat dikemukakan bahwa kartel biasanya dilakukan baik untuk tujuan pemanfaatan kekuatan pasar bersama dari para pemasok untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan monopoli, atau untuk mempertahankan diri dari persaingan yang mematikan dari desakan perusahaan yang beroperasi pada tingkat merugi, yang sering terjadi pada saat permintaan sangat menurun (disebut “krisis kartel”).

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang Antimonopoli, kartel adalah perjanjian yang mengandung maksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Antimonopoli yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.”[7]

Pengaturan persaingan sangat membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai semua hal ini. Kalau tidak, kita akan berbicara sangat simpang siur, dan kalau mau mengatur sebelum memahami betuk bentuk-bentuk dan instrumen-instrumen untuk memusatkan kekuatan ekonomi, kita akan ngawur, sehingga pengaturan akan menimbulkan masalah yang lebih besar dalam aspek lainnya.[8]

[1]Udin Silalahi, Perusahaan Saling Mematikan & Bersekongkol Bagaimana Cara Memenangkan?, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007, hlm 17.

[2]Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, hlm 33.

[3]Cenuk Widyastrisna Sayekti, Pembuktian Dugaan Kartel Dengan Indirect Evidence Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.04 Tahun 2010, Jurnal Hukum Bisnis Volume 30-N0.2-Tahun 2011, 2011, hlm 19.

[4]Gentleman’s Agreement is an arrangement or understanding which is based upon the trust of both or all parties, rather than being legally binding. Bila salah satu pihak melanggar, maka tidak dapat dipercaya lagi. Maka dibuatlah MoU sebagai pengikat perjanjian bisnis. Tetapi masih banyak yang melanggar MoU, karena ada saja pasal-pasal dalam perjanjian tersebut yang menjadi titik lemah untuk dilanggar, (diakses 26 April 2015).

[5]Kwik Kian Gie, Op. Cit., hlm 38.

[6]Anna Maria Tri Anggraini, Makalah yang berjudul Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 2011, (diakses pada tanggal 24 April 2015).

[7] Hermansyah, Op. Cit., hlm 33.

[8] Kwik Kian Gie, Op. Cit., hlm 41.