Seri 3: Batasan Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris

Menggejalanya perbuatan profesional, khususnya Notaris yang mengabaikan Kode Etik Notaris karena beberapa alasan yang paling mendasar, baik sebagai individu anggota masyarakat maupun karena hubungan kerja dalam organisasi profesi di samping sifat manusia yang konsumeristis dan nilai imbalan jasa yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan, atas dasar faktor-faktor tersebut, maka dapat diinventarisasi alasan-alasan mendasar mengapa profesional cenderung mengabaikan bahkan melanggar kode etik.[1]

 

 

 

  1. Pengaruh Sifat Kekeluargaan

Salah satu ciri kekeluargaan itu memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarganya, dan ini dipandang adil. Perlakuan terhadap orang yang bukan anggota keluarga akan lain sifatnya. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku profesional hukum yang terikat pada kode etik profesi, yang seharusnya memberi perlakuan yang sama terhadap klien. Seharusnya masalah keluarga dipisahkan dengan masalah profesi, dan ini adalah adil. Karena diharapkan Notaris dapat menjalankan jabatannya secara profesional tanpa melibatkan adanya keterikatan karena adanya hubungan darah atau keluarga. Mengenai masalah ini cenderung ke dalam permohonan pembuatan akta oleh klien, baik klien itu merupakan anggota keluarga atau bukan, Notaris harus bertindak secara profesional tanpa membedakan mereka. Dengan cara demikian, Notaris tidak mengabaikan Kode Etik Notaris.

  1. Pengaruh Jabatan

Salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat pada atasan dan ini adalah ketentuan Undang-Undang Kepegawaian. Fungsi eksekutif terpisah dengan fungsi yudikatif. Seharusnya masalah jabatan dipisah dengan masalah profesi dan ini adalah adil. Sebagai seorang profesional, haruslah bekerja secara fungsional.

  1. Pengaruh Konsumerisme

Peningkatan kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh profesional. Hal ini mendorong profesional berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas atau terobosan profesional, yaitu dengan mencari imbalan jasa pihak yang dilayaninya.

Dengan demikian dalam profesi Notaris, alasan-alasan tersebut menjadi dasar bagi Notaris dalam melakukan pelanggaran. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka upaya alternatif yang dapat ditempuh ialah memasukkan upaya pemaksa yang keras ke dalam kode etik profesi. Alternatif dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu :[2]

  1. Memasukkan klausa penundukkan pada hukum positif undang-undang di dalam rumusan kode etik profesi. Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang dicantumkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian, menjadi pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain kecuali taat, jika terjadi pelanggaran berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi yang cukup memberatkan baginya. Ketegasan sanksi undang-undang ini lalu diproyeksikan kepada rumusan kode etik profesi yang memberlakukan sanksi undang-undang kepada pelanggarnya.
  2. Legalisasi kode etik profesi melalui Pengadilan Negeri setempat. Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk memenuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan, apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan, dan pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, kode etik itu disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan penetapan pengadilan yang berisi penghukuman kepada setiap anggota untuk memenuhi kode etik itu. Jadi kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat, perintah pengadilan memaksakan pemulihan tersebut.

[1] Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, hal 83-84

[2] Ibid, hal 85-87