Pengertian Korporasi

Pengertian Korporasi
Korporasi sebagai badan hukum merupakan bagian dari hukum perdata. Secara etimology tentang kata korporasi (belanda : corporate, inggris : corporation, jerman : corporation) berasal dari kata “corporation” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “tio”, maka corporation sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata kerja corporate, yang banyak dipakai pada zaman pertengahan atau sesudah itu. Corporate sendiri berasal dari kata “corpus” (dalam bahasa Indonesia :badan), yang berarit memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, corporation itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. Sedangkan Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah :
“Suatu perseroan yang menyatakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia (persona) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat atau diguggat dimuka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), NV (Namloze vennotschap) dan yayasan (stiching); bahkan negara juga merupakan bagian dari badan hukum”.
Black’s law Dictionary memberikan penjelasan mengenai apa itu korporasi sebagai badan hukum ;
“An entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issues stock and exist indefinitely, agrop or succession of person established in accordance with legal rules into or juristic that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely a part from them, and has the legal power that it constituation gives it”.

Pengertian korporasi di dalam hukum pidana sebagai ius constituendum dapat dijumpai dalam konsep rancangan KUHP baru buku 1 2004-2005 Pasal 182 yang menyatakan, “korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang/atau kekayaan baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
Ternyata pengertian korporasi dalam konsep rancangan buku 1 KUHP 2004-2005, tersebut mirip dengan pengertian korporasi dalam hukum Belanda, sebagimana terdapat dalam bukunya Van Bemmelen yang berjudul Ons Strafrecht 1 het Materiele Strafrecht Algemeen deel, antara lain menyatakan “…. Dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum “kor-porasi”, dalam mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum (maksud badan hukum privat dan badan hukum public-pen), perkumpulan ,yayasan, pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alami”.
Rumusan tersebut diatas kita jumpai dalam Pasal 51 W.v.S Belanda, yang berbunyi:
1. Tindak Pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum.
2. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum , dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika diangap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan – tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap:
a. Badan hukum;atau
b. Terhadap mereka yang memrintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagi pemimpin melakukan melakukan tindkan yang dilarang itu;atau
c. Terhadap yang disebutkan didalam a dan b bersama-sama.
3. Bagi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum perseroan tanpa hak badan hukum, perserikatan dan yayasan.
Argumentasi atau pendapat diatas yang menjelaskan bahwa korporasi dalam khasanah hukum pidana bukan saja terbatas pada badan hukum sebagaimana dalam khasanah hukum perdata, melainkan juga non-badan hukum sebagimana yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.