Tulisan Terbaru

Menteri Agraria Targetkan UU Pertanahan Terbit April 2019
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan Undang-undang Pertanahan bisa terbit paling lambat April 2019 atau hingga masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) habis untuk periode 2014-2019.

Konsultasi: Mekanisme Pemberian Hibah
Bagaimana cara Memberikan Hibah dalam hukum?–Tedjo, Sukoharjo Secara garis besar, hibah adalah memberikan barang secara gratis dan dilakukan oleh kedua pihak yang masih hidup. Penjelasan hibah lebih jelas tertulis dalam Pasal 1666 KUHPer yang isinya:…

Seri 1: Bentuk Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris
Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari Perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia…

Seri 2: Sanksi atas Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris
Beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada seorang Notaris yang melakukan pelanggaran rahasia jabatan, yaitu : Perdata Akta Notaris, sebagai alat bukti yang sangat kuat, memiliki kekhususan bahwa apa yang dinyatakan dalam suatu akta Notaris harus…

Konsultasi: Bagaimana cari balik nama PBB
Setiap pemilik rumah pasti ingin mengganti nama di lembaran kertasnya dengan namanya sendiri. Namun, terkadang, harga yang ditawarkan untuk mutasi PBB cukup besar, seperti pengalaman yang saya dapatkan saat ingin mengubah nama di lembaran kertas…

Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan
Adanya empat Undang-undang yang secara berhimpitan mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran. UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur khusus mengenai perencanaan, sementara UU No. 17 tahun 2004 tentang keuangan negara mengatur…

Sekilas Tentang Merek Hak Cipta
Hak cipta harus dapat melindungi ekspresi dari suatu ide gagasan konsep, salah satu cara untuk melindungi suatu hak cipta tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak…