Tulisan Terbaru

DPR Sahkan UU AAEC Terkait Perdagangan Elektronik
Pemerintah dan DPR RI menyepakati pengesahan Rancangan Undang-Undang ASEAN Agreement on Electronic Commerce/AAEC atau (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Peraturan itu diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan ASEAN. Mewakili Presiden RI…

Menteri Agraria Targetkan UU Pertanahan Terbit April 2019
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan Undang-undang Pertanahan bisa terbit paling lambat April 2019 atau hingga masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) habis untuk periode 2014-2019.

Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan
Adanya empat Undang-undang yang secara berhimpitan mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran. UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur khusus mengenai perencanaan, sementara UU No. 17 tahun 2004 tentang keuangan negara mengatur…